Jumat, 27 Maret 2020

PERBEDAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA ORDE LAMA,ORDE BARU, AWAL REFORMASI DAN MASA SEKARANG BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU PADA SETIAP MASA


PERBEDAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA ORDE LAMA,
ORDE BARU DAN REFORMASI



 SELAMAT MEMBACA SEMOGA BERMANFAAT YA GUYS☺️

Perbedaan orde lama, orde baru dan reformasi?

Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Lama yaitu periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Untuk pengertian, masa berlangsung, kelebiahan dan kekurangannya, mari kita ulas lebih lanjut sistem pemerintahan pada periode ini.

1.  Orde Lama


Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi. Orde lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

    Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno


Sistem Pemerintahan Orde Lama




Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno:



Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)





Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut Penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa orde lama:

Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.

Perubaham sistem presidensial Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin.
 1. Sistem parlementer
 Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950. Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik.
 2. Sistem liberal
 Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950-1959. Baca juga: Ketua MUI: Khilafah Bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Kita Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). 
3. Sistem demokrasi terpimpin 
Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Lama




Masa Pemerintahan Orde Lama memang tergolong pemerintahan yang mengalami banyak transisi sistem pemerintahan dan banyak peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Berikut kelebihan dan kekurangan masa Pemerintahan Orde lama:


Kelebihan Masa Orde Lama:



  1. Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.
  2. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
  3. Kepemimpinan Indonesia di mata dunia Internasional mempunyai sumbangsih besar, yaitu sebagai pelopor gerakan Non blok dan Pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika tersebut membuahkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.
  4. Mampu membangun integritas nasional yang kuat


Kekurangan Masa Orde Lama



  1. Penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana di atur dalam UUD 1945.
  2. Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet.
  3. Sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat Dominan, Sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis.
  4. Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)
  5. Terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.



2. Orde Baru


Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi. Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), masa Orde Baru pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Pada era ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era orde baru adanya krisis moneter pada 1997.

Kebijakan Orde Baru

Pada masa Orba, pemerintah membuat beberapa kebijakan diantaranya adalah:
  1. Kebijakan ekonomi
Kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto adalah mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Selain itu, menciptakan program trilogy pembangunan dengan tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.
  1. Kebijakan politik
Pemerintahan orde-baru melakukan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi pendukungnya. Pemerintah menyederhanakan partai politik menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Selain itu, pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan lainya adalah masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah Indonesia dan menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia serta masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
  1. Kebijakan Sosial
Sedangkan untuk kebijakan sosial, pemerintah melakukan kebijakan seperti:
        • Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)]
        • Program transmigrasi
        • Gerakan wajib belajar
        • Gerakan orang tua asuh

Kelebihan dan Kekurangan

Setiap masa pemerintaha tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yaitu:

Kelebihan Masa Orde Baru

        • Tahun 1996 Gros Domestic Produk perkapita Indonesia meningkat dari $70 menjadi $100.
        • Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB), program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
        • Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
        • Tingkat pengangguran mengalami penurunan.
        • Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan sudah cukup terpenuhi.
        • Stabilitas dan keamanan negara Indonesia meningkat
        • Mewujudkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
        • Bekerjasama dengan negara asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

Kekurangan Masa Orde Baru

        • Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.
        • Kekuasaan yang terus bekelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.
        • Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.
        • Meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat.
        • Pembangunan hanya berpusat di ibu kota 
        • Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena pemerintah menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.
3. Reformasi

Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. 
Masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) karena harganya yang sangat tinggi, sampai-sampai masyarakat pun harus antre untuk membelinya.
Peristiwa ini ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. 
Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut:

  1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 

  2. Amandemen UUD 1945. 

  3. Penghapusan Dwi fungsi ABRI. 

  4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 

  5. Supremasi hukum. 

  6. Pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Ciri Pokok Masa Reformasi

Berikut ini beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol.
  1. Pengangkatan Habibie menjadi Presiden RI
B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto
mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Presiden Habibie bertekad mewujudkan
pemerintahan yang bersih dari KKN.
  1. Kebebasan Berpendapat
Tidak seperti pada zaman Orba, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian.
  1. Masalah Dwi Fungsi ABRI
Dwi Fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil. Sehingga, ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orba.
  1. Reformasi Bidang Hukum
Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis, artinya pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia.
  1. Sidang Istimewa MPR
Sidang istimewa MPR dilaksanakan pada 10 – 13 November 1998. Harapan dari sidang istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Namun, saat sidang istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR/ DPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. 
  1. Pemilu 1999
Pemilu 1999 dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai.
  1. Sidang Hasil Pemilu 1999
Sidang Umum MPR dilaksanakan 14 – 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/sejarah/kehidupan-pada-masa-reformasi-sejarah-kelas-12/


THANK YOU FOR READING MY BLOG YES, UNTIL YOU MEET THE NEXT BLOG☺️

Social Media:

Instagram : https://www.instagram.com/intancomaladewi/

Twitter: https://www.twitter.com/comalaintan/

on

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)