TUGAS 1 BUDAYA ORGANISASI

 KONSEP BUDAYA ORGANISASI

A.    Pengertian Budaya Organisasi

          Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan.

B.     Menurut Para Ahli Pengertian Budaya Organisasi

1.    Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli : Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001:391), budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri.

2.      Menurut Tosi, Rizzo, Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:263), budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi.

3.      Menurut Robbins (1996:289), budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu.

4.      Menurut Schein (1992:12), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi. 

C.    Sumber Budaya Organisasi

          Menurut Tosi, Rizzo, Carrol seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:264), budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1.    Pengaruh umum dari luar yang luas Mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi.

2.      Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Keyakinan-keyakinan dn nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas misalnya kesopansantunan dan kebersihan.

3.      Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi.

D.    Fungsi Budaya Orgnisasi

          Robbins (2008) menggemukan bahwa budaya organisasi tersebut mempunyai beberapa fungsi pada suatu organisasi yakni memberi batasan untuk dapat mendefinisikan peran sehingga dapat memperlihatkan perbedaan yang jelas antar organisasi, memberikan suatu pengertian identitas terhadap sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan minat anggota organisasi secara perorangan, menunjukkan stabilitas pada sistem sosial, memberikan pengertian dan juga mekanisme pengendalian yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat membentuk sikap serta perilaku anggota organisasi dan juga pada akhirnya budaya organisasi dapat membentuk pola pikir serta perilaku anggota organisasi.

          Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kedua belah pihak, baik organisasi ataupun para anggotanya. Manfaat tersebut ialah memberikan pedoman bagi tindakan pengambilan keputusan, mempertinggi komitmen organisasi, menambah perilaku konsistensi perilaku para anggota organisasi dan juga mengurangi keraguan para anggota organisasi, karena budaya memberitahukan pada mereka sesuatu dilakukan dan juga dianggap penting (Mangkunegara, 2007).

Terimakasih sudah berkunjung diblog saya semoga dapat membantu pengetahuan teman-teman, see you

Social Media:

Instagram : https://www.instagram.com/intancomaladewii/

Twitter: https://www.twitter.com/intancomaladewi

TUGAS 1 AKUNTABILITAS PUBLIK

 

Pengertian Dan Fungsi Akuntabilitas Publik (Public Accountability)

A.    Pengertian Akuntabilitas Publik

       Akuntabilitas publik merupakan kewajiban individu maupun organisasi untuk  menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah diamanatkan kepada mereka. Salah satu unsur yang penting untuk dilaporkan adalah keuangan. Bila dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan, maka akuntabilitas akan dibuat oleh pimpinan maupun pihak-pihak yang memegang wewenang. Sedangkan jika akuntabilitas dibuat dalam dimensi pemerintahan, maka dibuat oleh eksekutif entah itu di tingkat negara maupun tingkat daerah.

Akuntabilitas publik dibuat dalam jangka periodik tertentu. Informasi pertanggungjawaban tersebut kemudian disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan amanat / pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

B.     Fungsi Akuntabilitas Publik

          Menurut Bowen, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting, yaitu:

1.      Alat kontrol berjalanya demokrasi

          Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam pelaksanaannya, seluruh rakyat boleh mencalonkan diri menjadi pejabat eksekutif mau pun legislatif. Mereka kemudian akan dipilih oleh rakyat, dan bekerja / menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat. Konsekuensinya, mereka juga harus mempertanggungjawabkan kebijakanya kepada rakyat. Asas demokrasi ini juga bisa kita temui di berbagai perusahaan maupun organisasi. Ketua / pimpinan organisasi mempertanggungjawabkan program-programnya kepada anggotanya, manajer perusahaan yang mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam rapat dewan direksi. Peran akuntabilitas publik dalam hal ini sangat penting dan prinsip sekali. Adanya akuntabilitas akan menjadi media kontrol bagi pemegang amanat. Anggota / masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap pimpinan melalui akuntabilitas yang dibuatnya.

          Sebagai contoh, dalam hal pemerintahan, akuntabilitas ini kemudian akan menjadi rekam jejak / track record dari pejabat terkait. Adanya rekam jejak tersebut bisa menjadi data bagi masyarakat untuk mempertimbangkan kembali apakah akan memberikan amanah lagi kepada pejabat tersebut atau tidak. Adanya akuntabilitas juga menjadi tolak ukur sukses-gagalnya kepemimpinan yang dilakukan dalam masa jabatan tertentu. Dewan pengawas, atau pihak-pihak yang berkepentingan bisa melakukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan target / tujuan yang dibuat di awal atau belum.

2.      Menekan angka penyalahgunaan wewenang / tindakan korupsi

          Menurut Robert Klitgaard, kekuasaan / kewenangan cenderung mengarah pada korupsi. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi untuk mendapatkan banyak harta dengan cara instan. Tetapi juga didukung oleh adanya cacat sistem yang bisa dimanfaatkan.   Perilaku korupsi tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga pada sektor organisasi dan sektor bisnis. Karena sulitnya mengendalikan keinginan internal setiap orang agar tidak melakukan korupsi, maka pencegahan yang realistis dilakukan adalah dengan membuat mekanisme yang jelas, serta kewajiban membuat akuntabilitas bagi para pemegang wewenang. Bila kita perhatikan, sebagian besar terungkapnya kasus korupsi disebabkan setelah proses audit keuangan. Melalui laporan pertanggungjawaban, BPK bisa melakukan kontrol dan analisa apakah ada indikasi perilaku korupsi atau tidak.

          Bayangkan bila tidak ada akuntabilitas publik, sangat sulit kiranya mendeteksi perilaku korup. Para pemegang kewenangan juga merasa bebas karena tidak ada yang mengawasi, dan tidak perlu melakukan pertanggungjawaban. Adanya akuntabilitas ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki efek preventif. Para pemegang wewenang didorong untuk berpikir dua kali ketika ingin melakukan korupsi, karena sadar harus membuat akuntabilitas publik.

3.      Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

a.       Meningkatkan efisiensi / do the things right

          Suatu proses yang efisien memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintahan. Sebagai contoh, semakin cepat proses yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi 1,000 unit barang maka akan semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan.

          Sebuah sistem yang efisien tidak bisa begitu saja diciptakan, namun pasti melalui proses yang bertahap dan evaluasi terus menerus. Disinilah pentingnya akuntabilitas. Adanya akuntabilitas bisa digunakan oleh pemegang kepentingan untuk mengetahui titik-titik mana saja yang masih belum efisien, apa masalahnya, dan bagaimana fokus pemecahan masalah yang perlu dicari. Tanpa mengetahui titik/proses yang belum efisien, maka perbaikan dan pengembangan sistem akan sangat sulit sekali, atau bahkan tidak bisa dilakukan.

Dari waktu ke waktu, pemerintah juga senantiasa berusaha untuk mengefisiensikan pelayanan masyarakat. Berbagai terobosan, salah satunya seperti sistem single window yang dicetuskan Surabaya mendapatkan apresiasi karena mampu memberikan pelayanan publik dalam waktu yang cepat. Terobosan single window tersebut bisa dibuat setelah proses evaluasi secara bertahap, yang bahkan hingga kini juga terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

b.      Meningkatkan efektifitas / do the right things

          Organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa memberikan kinerja yang memuaskan bagi stakeholder baik itu bagi anggotanya maupun bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kepuasan bagi stakeholder, organisasi harus melakukan segala prosesnya dengan efektif sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Untuk bisa meningkatkan kualitas prosesnya, organisasi harus bisa mengetahui kebutuhan dari setiap stakeholder yang terkait, sehingga bisa diambil kebijakan yang bisa mencakup segala kepentingan. Proses akuntabilitas sangat penting posisinya untuk bisa memahami kedudukan dan kebutuhan masing-masing kebutuhan/kepentingan dari stakeholder yang terikat dengan organisasi.

Itulah 3 manfaat yang bisa didapatkan bila akuntabilitas publik berjalan dengan baik. Para pemegang kewenangan harus mempertanggungjawabkan kewenangan sehingga mendorong mereka untuk lebih bijak dalam menjaga amanat yang diberikan, korupsi bisa ditekan hingga titik yang seminimal mungkin, dan efektifitas-efisiensi operasional bisa berjalan dengan baik hingga memuaskan berbagai pihak yang terikat.

Terimakasih sudah berkunjung diblog saya semoga dapat membantu pengetahuan teman-teman, see you

Social Media:

Instagram : https://www.instagram.com/intancomaladewii/

Twitter: https://www.twitter.com/intancomaladewi

TUGAS 2 KORUPSI DAN PEMERINTAHAN

 DAMPAK KORUPSI BAGI MASYARAKAT DAN NEGARA , PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI?

Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Negara?

       Korupsi sendiri merupakan salah satu bentuk penyelewengan untuk memperkaya diri sendiri. Dilihat dari sejarahnya, korupsi di tanah air sudah terjadi pada saat masa penjajahan. Di masa sekarang, hukuman pun sudah dijalankan di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta membuat para koruptor jera untuk melakukan korupsi. Singkatnya, korupsi masih menjadi ladang bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih parahnya, Indonesia masuk ke dalam daftar negara dengan presentase besar dalam hal korupsi di dunia. Lantas, seperti apa dampak buruk yang dihasilkan dari korupsi yang sulit dibasmi di tanah air? Berikut adalah beberapa dampak buruk korupsi bila dilihat dari beragam aspek sehingga menyadarkan kita bahwa korupsi harus benar-benar dihilangkan di tanah air.

1. Dari Segi Demokrasi

          Dampak buruk dari korupsi pertama dilihat dari segi demokrasi. Dampak buruk ini sebenarnya adalah dampak utama akibat korupsi yang merajalela. Apakah Anda pernah mendengar serangan fajar pada saat pemilihan umum. Serangan fajar diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh sejumlah calon tertentu dalam memberikan imbalan berupa uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu berlangsung. Sehingga nantinya ia akan terpilih dan menduduki jabatan tertentu. Disadari atau tidak, pemberian uang tersebut sifatnya ialah sogokan. Tidak hanya berupa uang beberapa calon tertentu juga memberikan barang tertentu kepada masyarakat.

          Tujuannya sama yaitu untuk melancarkan jalannya untuk menduduki suatu jabatan. Apapun bentuk sogokan yang telah diberikan, hal tersebut adalah salah satu bentuk dari korupsi. Sayangnya, hingga kini beberapa masyarakat masih kurang teliti dan menganggap uang sogokan sebagai bentuk penggantian upah kerja selama memilih di TPS. Seperti yang kita tahu, pada saat pemilu masyarakat akan diliburkan untuk melakukan hak memilih suara di TPS. Dampak terburuk dari aktifitas tidak jujur ini dirasakan oleh para calon yang jujur saat pemilu. Bisa saja yang terpilih adalah calon yang telah melakukan sogokan kepada masyarakat sehingga calon yang jujur dan berkompeten kalah suara. Padahal dalam hal demokrasi, diperlukan kejujuran sehingga nantinya Indonesia akan menjadi negara bebas korupsi.

2. Dari Segi Ekonomi

          Dampak buruk selanjutnya ialah dari segi ekonomi. Dampak buruk yang satu inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di tanah air. Maju tidaknya sebuah negara rupanya biasa diukur dnegan tingkat ekonomi negaranya. Penelitian membuktikan bahwa makin maju suatu negara biasanya akan diikuti dengan makin rendahnya tingkat korupsi dalam negara tersebut. Korupsi memang selama ini sering terjadi di negara-negara berkembang misalnya Indonesia. Maka tidak heran bila negara-negara berkembang berada dalam kondisi perekonomian yang tidak baik dan relatif menunjukkan ketidakstabilan. Bahkan di dalam beberapa kasus, banyak ditemukan perusahaan yang faktanya memiliki koneksi dengan para pejabat.

          Karena itu mereka umumnya masih bisa bertahan dan merasa dilingdungi dari beragam persaingan. Tetapi, efek dari hal tersebut ialah perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak efisien tetap bertahan dan malah merugikan perekonomian negara. Beberapa ahli ekonomi juga menyebutkan bahwa buruknya perekonomian di beberapa negara Afrika disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi pada negara-negara tersebut. Para pejabat yang melakukan korupsi menyimpan uang mereka di berbagai bank yang ada di luar negeri. Sangat mengerikan bukan? Bahkan beberapa data menyebutkan perihal besarnya uang simpanan hasil korupsi para pejabat di negara-negara Afrika yang berada di luar negeri ternyata justru lebih besar bila dibandingkan dengan hutang negaranya sendiri. Tidak heran lagi bila ada beberapa negara di benua Afrika yang terlihat sangat terbelakang bila dilihat dari tingkat ekonomi dan pembangunan infrakstrukturnya. Padahal negara tersebut memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang luar biasa.

3. Dari Segi Kepercayaan

          Tidak hanya dari segi keuangan dan demokrasi saja. Dampak buruk yang terjadi akibat korupsi juga merembet pada tingkat kepercayaan masyarakat. Krisis kepercayaan barangkali juga bisa terjadi di tanah air lantaran selama ini kasus korupsi tidak pernah mereda di Indonesia. Dampak yang satu perlu mendapat perhatian khusus lantaran masyarakat menjadi kurang percaya lagi terhadap lembaga pemerintah. Bila diposisikan sebagai pengamat, masyarakat di tanah air saat ini sudah semakin cerdas terutama dalam menilai sebuah kasus korupsi. Barangkali sebagian dari kita juga tidak pernah merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Pasalnya, banyak sekali koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit.

          Karena itu, untuk mengupayakan kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah adalah tanggung jawab bersama. Hukum harus ditegakkan kepada siapa saja yang bersalah. Termasuk dalam hal mengatasi korupsi. Tindakan korupsi akan terus terjadi bila hukuman untuk para koruptor tidak terlalu berat. Meski begitu, masyarakat juga perlu mengapresiasi kinerja KPK dan polisi dalam memburu para koruptor di Indonesia. Apapun bentuknya, korupsi adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan haram dilakukan oleh siapa saja baik masyarakat maupun pejabat negara.

  

 Apa Saja Penyebab Korupsi antara lain:

1. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bagkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

2. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa dilihat dari aspek undang-undang dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multi tafsir, kontradiksi, dan overlappingdengan peraturan lain.

3. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab korupsi yakni terjadinya korupsi. Hal ini karena pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.

4. Faktor Organisasi

Organisasi yang menjadi korban korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka pelungan atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi.

Terimakasih sudah berkunjung diblog saya semoga dapat membantu pengetahuan teman-teman, see you

Social Media:

Instagram : https://www.instagram.com/intancomaladewii/

Twitter: https://www.twitter.com/intancomaladewi