Pengertian Dan Fungsi Akuntabilitas
Publik (Public Accountability)
A. Pengertian Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas
publik merupakan kewajiban individu maupun organisasi untuk menyajikan,
melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan
kegiatan yang sudah diamanatkan kepada mereka. Salah satu unsur yang penting
untuk dilaporkan adalah keuangan. Bila dalam ruang lingkup organisasi atau
perusahaan, maka akuntabilitas akan dibuat oleh pimpinan maupun pihak-pihak
yang memegang wewenang. Sedangkan jika akuntabilitas dibuat dalam dimensi
pemerintahan, maka dibuat oleh eksekutif entah itu di tingkat negara maupun
tingkat daerah.
Akuntabilitas publik dibuat dalam jangka
periodik tertentu. Informasi pertanggungjawaban tersebut kemudian
disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan amanat /
pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.
B.
Fungsi Akuntabilitas Publik
Menurut
Bowen, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi yang sangat penting, yaitu:
1.
Alat kontrol
berjalanya demokrasi
Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam pelaksanaannya, seluruh rakyat boleh mencalonkan diri menjadi pejabat eksekutif mau pun legislatif. Mereka kemudian akan dipilih oleh rakyat, dan bekerja / menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat. Konsekuensinya, mereka juga harus mempertanggungjawabkan kebijakanya kepada rakyat. Asas demokrasi ini juga bisa kita temui di berbagai perusahaan maupun organisasi. Ketua / pimpinan organisasi mempertanggungjawabkan program-programnya kepada anggotanya, manajer perusahaan yang mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam rapat dewan direksi. Peran akuntabilitas publik dalam hal ini sangat penting dan prinsip sekali. Adanya akuntabilitas akan menjadi media kontrol bagi pemegang amanat. Anggota / masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap pimpinan melalui akuntabilitas yang dibuatnya.
Sebagai
contoh, dalam hal pemerintahan, akuntabilitas ini kemudian akan menjadi rekam
jejak / track record dari pejabat terkait. Adanya rekam jejak tersebut bisa
menjadi data bagi masyarakat untuk mempertimbangkan kembali apakah akan
memberikan amanah lagi kepada pejabat tersebut atau tidak. Adanya akuntabilitas
juga menjadi tolak ukur sukses-gagalnya kepemimpinan yang dilakukan dalam masa
jabatan tertentu. Dewan pengawas, atau pihak-pihak yang berkepentingan bisa
melakukan evaluasi atas kinerja yang dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan
target / tujuan yang dibuat di awal atau belum.
2.
Menekan angka
penyalahgunaan wewenang / tindakan korupsi
Menurut
Robert Klitgaard, kekuasaan / kewenangan cenderung mengarah pada korupsi. Hal
tersebut tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi untuk mendapatkan banyak
harta dengan cara instan. Tetapi juga didukung oleh adanya cacat sistem yang
bisa dimanfaatkan. Perilaku korupsi tersebut tidak hanya terjadi
dalam lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga pada sektor organisasi dan
sektor bisnis. Karena sulitnya mengendalikan keinginan internal setiap orang
agar tidak melakukan korupsi, maka pencegahan yang realistis dilakukan adalah
dengan membuat mekanisme yang jelas, serta kewajiban membuat akuntabilitas bagi
para pemegang wewenang. Bila kita perhatikan, sebagian besar terungkapnya kasus
korupsi disebabkan setelah proses audit keuangan. Melalui laporan
pertanggungjawaban, BPK bisa melakukan kontrol dan analisa apakah ada indikasi
perilaku korupsi atau tidak.
Bayangkan
bila tidak ada akuntabilitas publik, sangat sulit kiranya mendeteksi perilaku
korup. Para pemegang kewenangan juga merasa bebas karena tidak ada yang
mengawasi, dan tidak perlu melakukan pertanggungjawaban. Adanya akuntabilitas
ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki efek preventif. Para
pemegang wewenang didorong untuk berpikir dua kali ketika ingin melakukan
korupsi, karena sadar harus membuat akuntabilitas publik.
3.
Meningkatkan
efisiensi dan efektifitas
a.
Meningkatkan
efisiensi / do the things right
Suatu
proses yang efisien memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan,
organisasi, atau instansi pemerintahan. Sebagai contoh, semakin cepat proses
yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi 1,000 unit barang maka
akan semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan.
Sebuah
sistem yang efisien tidak bisa begitu saja diciptakan, namun pasti melalui
proses yang bertahap dan evaluasi terus menerus. Disinilah pentingnya
akuntabilitas. Adanya akuntabilitas bisa digunakan oleh pemegang kepentingan
untuk mengetahui titik-titik mana saja yang masih belum efisien, apa
masalahnya, dan bagaimana fokus pemecahan masalah yang perlu dicari. Tanpa
mengetahui titik/proses yang belum efisien, maka perbaikan dan pengembangan
sistem akan sangat sulit sekali, atau bahkan tidak bisa dilakukan.
Dari waktu ke waktu, pemerintah juga
senantiasa berusaha untuk mengefisiensikan pelayanan masyarakat. Berbagai
terobosan, salah satunya seperti sistem single window yang dicetuskan Surabaya
mendapatkan apresiasi karena mampu memberikan pelayanan publik dalam waktu yang
cepat. Terobosan single window tersebut bisa dibuat setelah proses evaluasi
secara bertahap, yang bahkan hingga kini juga terus dilakukan untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik lagi.
b.
Meningkatkan
efektifitas / do the right things
Organisasi
yang baik adalah organisasi yang bisa memberikan kinerja yang memuaskan bagi
stakeholder baik itu bagi anggotanya maupun bagi masyarakat. Untuk meningkatkan
kepuasan bagi stakeholder, organisasi harus melakukan segala prosesnya dengan
efektif sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Untuk bisa meningkatkan kualitas
prosesnya, organisasi harus bisa mengetahui kebutuhan dari setiap stakeholder
yang terkait, sehingga bisa diambil kebijakan yang bisa mencakup segala
kepentingan. Proses akuntabilitas sangat penting posisinya untuk bisa memahami
kedudukan dan kebutuhan masing-masing kebutuhan/kepentingan dari stakeholder
yang terikat dengan organisasi.
Itulah 3 manfaat yang bisa didapatkan
bila akuntabilitas publik berjalan dengan baik. Para pemegang kewenangan harus
mempertanggungjawabkan kewenangan sehingga mendorong mereka untuk lebih bijak
dalam menjaga amanat yang diberikan, korupsi bisa ditekan hingga titik yang
seminimal mungkin, dan efektifitas-efisiensi operasional bisa berjalan dengan
baik hingga memuaskan berbagai pihak yang terikat.
Terimakasih sudah berkunjung diblog saya semoga dapat membantu pengetahuan teman-teman, see you
Social Media:
Instagram : https://www.instagram.com/intancomaladewii/
Twitter: https://www.twitter.com/intancomaladewi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar